ads
Tentang Admin
Lawyer
Jasa Notaris
Facebook
twitter
googleplus
linkedin
Layanan Kami
lawyer.fahrul
Belajar Itu Menyenagkan dengan menuliskan kembali menjadi artikel yang bermanfaat
Home
Layanan »
AJB
Pendirian Yayasan
Pendirian Perkumpulan
Pendirian CV
Pendirian PT
Bikin NPWP Online
Legal Drafting
Legal Opinion
Legal Due Dilligent
Training bagi notaris
Materi »
Acara Pidana
ADR
HAKI
ITE
PIH
TUN
Perdata
Tehknik »
Advokat
Legal Drafting
Kontak Ku
Database
Latest News
Slider
Kamis, 19 Mei 2016
Syarat dan Prosedur Pendirian Koperasi Secara Online
Koperasi
Senin, 02 Mei 2016
Prosedur Layanan Pendirian Badan Hukum
Badan Hukum
Postingan Lebih Baru
Postingan Lama
Langganan:
Komentar (Atom)
Popular
News
Category
Materi Terbaru
Contoh Surat Kuasa Khusus Perkara Perdata Wanprestasi
SURAT KUASA Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Stavolt, Pekerjaan Direktur utama, bertindak untuk dan atas nama PT ...
Contoh Surat Kuasa Khusus Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
SURAT KUASA Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya : Blogerisman, 26 Tahun, Pekerjaan Penulis berdomisili di Jalan Raya C...
Komponen penting yang harus ada dalam surat kuasa
Surat Kuasa atau sering dikenal pula dengan volmacht, power of attorney , adalah perjanjian antara pihak Pemberi Kuasa ( lastgever, mandate ...
Jenis Jenis Kontrak / Perjanjian menurut KUH Perdata
Secara garis besar, perjanjian yang diatur/dikenal di dalam KUHPer adalah sebagai berikut: Perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-men...
ketentuan Umum Perpajakan Pasal 3 Ayat (3)
Belajar Hukum Perpajakan itu Mudah dengan memahami 1 hari 1 pasal dan aturan turunannya. Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 3 Ayat (3) Batas ...
Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 3 Ayat (3a) - (3c)
Belajar Hukum Perpajakan itu Mudah dengan memahami 1 hari 1 pasal dan aturan turunannya. Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 3 Ayat (3a) - (3...
Dasar Hukum Mengenai Kontrak Sewa Menyewa
Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Burgerlijk Wetboek (BW), disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang a...
PERMENKUM HAM NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUUBAHAN DATA YAYASAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PENGESAHAN BADAN H...
Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum Yayasan menurut PERMENKUMHAM no 2 Tahun 2016
Permohonan pengesahan badan hukum Yayasan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya ...
Prosedur pembuatan NPWP badan / perorangan secara Online di Coretax
Untuk membuat NPWP secara Online melalui sistem Coretax, berikut beberapa persyaratan yang harus disiapkan: Siapkan Akun email dan No Hp ...
Last Reader
Live Traffic Stats
news
Daftar Isi
►
12
(7)
►
2
(7)
►
15
(47)
►
8
(4)
►
9
(24)
►
10
(7)
►
11
(6)
►
12
(6)
▼
16
(60)
►
1
(1)
►
2
(12)
►
3
(5)
►
4
(16)
▼
5
(2)
Prosedur Layanan Pendirian Badan Hukum
Syarat dan Prosedur Pendirian Koperasi Secara Online
►
6
(5)
►
7
(5)
►
8
(5)
►
9
(3)
►
10
(2)
►
11
(2)
►
12
(2)
►
17
(9)
►
1
(2)
►
2
(3)
►
5
(1)
►
7
(1)
►
8
(1)
►
12
(1)
►
18
(3)
►
3
(1)
►
7
(2)
►
19
(1)
►
7
(1)
►
23
(2)
►
9
(2)
►
24
(236)
►
5
(22)
►
6
(30)
►
7
(31)
►
8
(31)
►
9
(30)
►
10
(31)
►
11
(30)
►
12
(31)
►
25
(152)
►
1
(31)
►
2
(27)
►
3
(31)
►
4
(45)
►
5
(15)
►
6
(3)
Category
Acara Perdata
Acara Pidana
ADR
Advokat
AJB
Arbitrase
Badan Hukum
Belajar hukum
CV
HAKI
HAM
Hubungan Industrial
Hukum Perpajakan
ITE
Kesehatan
Koperasi
Kuh Perdata
legal drafting
Litigasi
Mediasi
Non Litigasi
NPWP
Ormas
Pasar Modal
Pendidikan
Perizinan
Perkumpulan
PIH
PPAT
praperadilan
PT
Surat Kuasa
Tenaga Kerja
Tender
TUN
UU Koperasi
UU Yayasan
UUPT
Yayasan
Scroll to Top